Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengalami peningkatan nilai pada aspek pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Survei Penilaian Integritas dibandingkan dengan total seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Nilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan untuk pembelian Produk Dalam Negeri, yang dihitung...

Persentase yang menunjukkan kontribusi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai transaksi pengadaan berkelanjutan dan pengadaan dengan pelaku Usaha Mikro dan ...

Persentase yang menunjukkan seberapa efektif layanan penyelesaian masalah pengadaan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui clearing house dan dukungan terhadap penegakan hukum yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan...

Banyaknya produk yang telah tayang di Katalog Elektronik pada periode tertentu. Data yang disajikan merupakan data per 31 Desember 2025. Data yang disajikan bersumber dari Katalog Elektronik V6.

Persentase selisih antara pagu anggaran awal dan harga setelah dilakukan konsolidasi pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran awal pengadaan barang/jasa.

Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal 95 persen belanja pengadaan untuk Produk Dalam Negeri dibandingkan dengan total seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan tingkat kematangan (maturitas) minimal Level 3 (Proaktif).

Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten sesuai standar teknis pengadaan barang/jasa.

Nilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dan nilai realisasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan...

Persentase yang menunjukkan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam proses pengadaan, yang diukur dari jumlah pelaku usaha yang melakukan penawaran dibandingkan dengan total jumlah paket pengadaan yang ditujukan bagi Usaha Mikro, Ke...

Angka yang menunjukkan sejauh mana Platform Pengadaan Nasional bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mencerminkan kualitas layanan platform pengadaan barang/jasa. Penilaian didasarkan pada tiga komponen utama: kualitas layanan,...

Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal 40 persen belanja pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dibandingkan dengan total seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Nilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi produk dalam negeri.

Persentase yang menunjukkan tingkat transformasi digital dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan nilai realisasi belanja pengadaan yang tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik dibandingkan dengan nilai perencanaan yang tercatat pad...

Angka yang menunjukkan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memberikan probity advice atau advokasi pengadaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dihitung dari rasio jumlah pendampingan yang memenuhi salah satu kri...

Persentase paket transaksi E-Purchasing yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri dibandingkan dengan total paket transaksi E-Purchasing pada tahun berjalan.

Angka yang menunjukkan seberapa efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.

Angka yang mengukur penerapan tata kelola pengadaan secara nasional.