PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL PERUBAHAN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJASEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan hidup Provinsi jawa Tengah Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah 24/02/2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Perwal 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Semarang selama satu periode pelaporan.Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

DATA PEDESTRIAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH JL PLAMPITAN Tahun 2016

Tentang Banyaknya Sekolah, Murid, Dan Guru SMA Di Kecamatan Genuk Tahun 2017

Tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku merupakan indikator strategis yang mengukur persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan industri terkait pariwisata (hotel, restoran, perjalanan) terhadap total ekonomi regional. Sektor ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan devisa, pendapatan asli daerah, dan penciptaan lapangan kerja

Jumlah kunjungan wisatawan adalah total volume perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan (nusantara maupun mancanegara) ke suatu destinasi atau wilayah administratif tertentu, di luar lingkungan sehari-hari, dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dan bukan untuk tujuan bekerja atau bersekolah

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) adalah indikator kinerja kunci untuk mengukur kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar tenaga guru dan kesehatan. Rasio ini membandingkan jumlah PNS dengan pendidikan tinggi (Sarjana/Diploma) dibandingkan dengan PNS berpendidikan menengah/dasar (SMA/sederajat ke bawah).

Data ini merupakan kumpulan data statistik Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2025 yang diinput, divalidasi, dan dikelola melalui sistem E-Walidata (modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD) oleh Perangkat Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian resmi dari Kemendagri terhadap pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. IID digunakan sebagai alat evaluasi, pemetaan, dan pembinaan untuk meningkatkan kreativitas, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Indeks ini menilai berbagai inovasi yang dilaporkan dalam kurun waktu tertentu.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah merupakan indikator kunci (termasuk dalam Indeks Pembangunan Statistik) yang mengukur pemanfaatan data sektoral/dasar untuk penyusunan Renstra, RPJMD, dan evaluasi.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah skor hasil penilaian atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini menilai komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal untuk menentukan tingkat akuntabilitas

"Persentase Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau lembaga terkait telah berhasil memulihkan hunian yang rusak akibat bencana menjadi rumah yang memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat terdampak. Indikator ini merupakan bagian dari manajemen pemulihan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berfokus pada pemenuhan hak dasar warga atas tempat tinggal yang aman."

Memuat infografis yang menjelaskan informasi tentang alur pengajuan rekomendasi kegiatan statistik bagi produsen data melalui Dinas Kominfo sebagai walidata dan diteruskan kepada BPS selaku Pembina data, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada gambar

Data ini merupakan kumpulan data statistik Urusan Pendidikan Tahun 2021 - 2025 yang diinput, divalidasi, dan dikelola melalui sistem E-Walidata (modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD) oleh Perangkat Daerah